NGAKAK! OTT KPK, PDI P 'Peringkat' Satu

(cr: Teropong Senayan, Bupati Purbalingga, Tasdi, usungan dan DPC PDI P Purbalingga)

KCHSO.id - KPK berhasil menangkap 19 kepala daerah dalam operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang tahun 2018 ini, tercatat sampai hari ini, Sabtu 27 Oktober 2018. Kepala-kepala daerah itu berasal dari partai yang berbeda-beda.

Dari 19 kepala daerah yang di-OTT, partai besar pengusung petahana, PDI Perjuangan, menempati 'peringkat' pertama dengan 7 kepala daerah yang kadernya terjaring OTT Komisi antirasuah.

Setelah itu berturut-turut dari yang paling banyak, ada 5 orang dari Golongan Karya, 2 dari PAN, 1 dari Nasional Demokrat, 1 dari Perindo, 1 dari Berkarya, 1 dari Partai Nanggroe Aceh, dan 1 lagi adalah usungan PDI P-PKB saat maju dalam Pilgub NTT, namun akhirnya ditangkap saat OTT KPK.

Berdasarkan informasi, Marianus yang diusung PDIP dan PKB sebagai bakal calon gubernur (Bacagub) Nusa Tenggara Timur (NTT) itu ditangkap Satgas KPK pada OTT tanggal 11 Februari 2018 karena menerima sekian rupiah dari sejumlah proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada yang dipimpinnya selama dua periode, seperti dilansir Suara Pembaruan.

OTT KPK pertama tahun 2018 terjadi pada 4 Januari 2018 lalu. Kala itu, KPK mengamankan Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) Abdul Latif, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya Kalimantan Selatan.

Kemudian, KPK kembali melakukan OTT pada 3 Februari 2018. Dalam OTT itu, KPK mengamankan Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko, yang juga merupakan Ketua DPD Golkar Jawa Timur.

Partai-partai tersebut pun telah mengambil tindakan tegas bagi para kadernya yang terkena OTT KPK. Tindakan tegas itu antara lain langsung memecat atau memberhentikan sementara kader yang terkena OTT.

Berikut daftar 19 kepala daerah yang kena OTT KPK dari 4 Januari 2018 hingga 27 Oktober 2018, seperti dilansir Teropong Senayan:

1. 4 Januari:
Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif (Partai Berkarya)

2. 3 Februari:
Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko (Partai Golkar)

3. 11 Februari:
Bupati Ngada Marianus Sae (Diusung PDIP-PKB untuk maju sebagai Cagub NTT)

4. 13 Februari:
Bupati Subang Imas Aryumningsih (Partai Golkar)

5. 14 Februari:
Bupati Lampung Tengah Mustafa (NasDem)

6. 27 Februari:
Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra (PAN)

7. 10 April:
Bupati Bandung Barat Abu Bakar (PDIP)

8. 15 Mei:
Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud (Perindo)

9. 23 Mei:
Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat (PDIP)

10. 4 Juni:
Bupati Purbalingga Tasdi (PDIP)

11. 6 Juni:
Wali Kota Blitar M Samanhudi Anwar (PDIP)

12. 6 Juni:
Bupati Tulungagung Syahri Mulyo (PDIP)

13. 3 Juli:
Gubernur Aceh Irwandi Yusuf (Partai Nanggroe Aceh)

14. 3 Juli:
Bupati Bener Meriah Ahmadi (Golkar)

15. 17 Juli:
Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap (PDIP)

16. 27 Juli:
Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan (PAN)

17. 4 Oktober:
Wali Kota Pasuruan Setiyono (Golkar)

18. 14 Oktober:
Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin (Golkar)

19. 24 Oktober:
Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra (PDIP)

(*)